BATALKAN PERMINTAAN FORTUNER OLEH DPRD

Anggota DPRD kembali menyulut kontroversi . kali ini terkait usul pengadaan mobil baru oleh DPRD Jawa Barat. Tak tanggung-tanggung, adapun usul pengadaan mobil baru itu berupa Mobil Fortuner seharga 50 miliar, Rencana pembelian mobil baru itu diajukan pertama kali oleh Ketua Komisi I M Syahrir.  Syahrir beralasan, mobil dinas lama sudah berusia lebih dari lima tahun. Mobil lama pun banyak masalah dan sering keluar-masuk bengkel.

Dalam situasi ekonomi yang sulit saat ini, pengajuan pengadaan mobil baru itu  sudah selayaknya dibatalkan. Sikap sejumlah LSM dan demo mahasiswa yang menolak pengajuan itu, harus ditindak lanjuti secara konkret. Jangan hanya bual-bualan saja.

Pemerintah, dalam hal ini Kementrian Keuangan perlu bersikap tegas menolak pengajuan pengadaan mobil baru untuk anggota DPRD, mengingat APBN juga tengah menghadapi tekanan sebagai imbas perlambatan ekonomi saat ini. DPRD mengajukan pengadaan mobil baru yang harganya cukup menakjubkan dengan bandrol satu mobil sekitar 577 juta.

Rencananya, jika pengajuan pembelian mobil baru itu terwujud, anggota DPRD Jawa Barat meminta mobil fortuner 100 unit seharga 50 miliar yang berkapasitas 2200 cc tersebut agar dapat menempuh medan  ketika anggota DPRD hendak kunjungan ke beberapa daerah yang jalanannya memiliki medan yang terjal dan berbatu.

Alasan yang di lontarkan DPRD yaitu, menurut Syahrir, banyak anggota dewan yang sering mengeluhkan soal mobil lama mereka seperti kemampuannya yang tidak maksimal seperti saat melintasi jalanan berbatu. Dalam situasi ekonomi sulit saat ini, permintaan anggota DPRD Jawa Barat tersebut tentu tidak bisa diterima. Sebab yang dibutuhkan saat ini adalah efisiensi belanja APBN. Pengadaan mobil baru sama sekali tak sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo. Presiden menginginkan penghematan anggaran di masing-masing daerah.

Usul DPRD tersebut justru menambah beban APBN, dan terkesan penghamburan, bukan penghematan. Sikap DPRD yang bahkan mengusulkan pembelian mobil mewah dengan harga yang bombastis itu mencerminkan ketidakpedulian terhadap kondisi sulit yang dihadapi bangsa ini.

Sebagai wakil rakyat, DPRD seharusnya memilki sence of crisis dan sence of urgency, dengan menjauhkan diri dari pemikiran terhadap kepentingan dirinya sendiri. DPRD harusnya dapat melihat bahwa saat ini anggaran negara tengah menjadi persoalan yang kompleks.

Oleh karena itu, usul pengajuan dan permintaan  mobil baru dengen merk foruner pun seyogianya diletakkan pada parameter penilaian kinerja serta kondisi ekonomi yang belum memungkinkan. Demikian pula kedepan DPRD perlu berhati-hati dan intrspeksi sebelum mengajukan usul  peningkatan hak dan fasilitas yang menggunakan uang dari rakyat.

SITI HANIFAH ABDILLAH

KAMIS 19 MEI 2016